MEDAN — Kamis, 12 November 2026
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Generasi Negarawan Indonesia (DPP GNI), Rules Gajah, S.Kom, menyampaikan pandangan tegas terkait pengunduran diri Wakil Presiden Republik Indonesia. Ia meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera ditindaklanjuti secara konstitusional dan transparan oleh lembaga negara yang berwenang.
Saat dijumpai wartawan GNI News di kawasan Klambir Kopi, Kamis (12/11/2026), Rules Gajah mengatakan bahwa persoalan pengunduran diri seorang Wakil Presiden bukan sekadar persoalan pergantian jabatan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab keuangan negara serta kepentingan rakyat.
Menurutnya, apabila seorang Wakil Presiden memilih mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa jabatan, sudah sepatutnya ada pertanggungjawaban moral dan keterbukaan mengenai hak-hak keuangan maupun fasilitas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Saya meminta agar seluruh proses ini segera diselesaikan melalui mekanisme ketatanegaraan. Jangan sampai negara terus dibebani pengeluaran untuk fasilitas mantan pejabat, sementara rakyat masih membutuhkan perhatian pemerintah dalam berbagai sektor," tegas Rules Gajah.
Ia juga menyampaikan bahwa dirinya berharap Wakil Presiden yang mengundurkan diri secara sukarela bersedia tidak menerima uang pensiun maupun fasilitas negara lainnya sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada rakyat.
"Kalau memang sudah mengundurkan diri, alangkah baiknya tidak lagi membebani APBN dengan meminta berbagai fasilitas. Negara ini milik rakyat, dan setiap rupiah uang negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat," tambahnya.
Mendorong Transparansi dan Kepastian Hukum
Rules Gajah juga meminta DPR RI dan MPR RI menjalankan fungsi serta kewenangannya sesuai konstitusi. Ia menilai masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses pengunduran diri tersebut ditangani, termasuk konsekuensi administratif dan keuangan negara yang menyertainya.
Ia turut menggunakan istilah pemakzulan dalam menyampaikan tuntutan politiknya, namun menegaskan bahwa setiap proses pemberhentian harus mengikuti ketentuan UUD 1945.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden memiliki alasan serta mekanisme tersendiri melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Sementara itu, pengunduran diri harus ditangani berdasarkan mekanisme konstitusional yang berlaku.
"Jangan sampai kepentingan jabatan mengalahkan kepentingan rakyat. Kami dari DPP GNI menginginkan pemerintahan yang bertanggung jawab, transparan, dan mengutamakan efisiensi penggunaan anggaran negara," ungkapnya.
GNI: APBN Harus Berpihak kepada Rakyat
Di akhir keterangannya, Rules Gajah menegaskan bahwa DPP GNI akan terus mendorong pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut penggunaan APBN, etika pejabat publik, serta tanggung jawab terhadap amanah rakyat.
Menurutnya, jabatan publik merupakan amanah, bukan fasilitas untuk kepentingan pribadi.
"Rakyat membutuhkan pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Karena itu, setiap penggunaan uang negara harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas," tutup Rules Gajah.
Rules Gajah, S.Kom
Ketua Umum DPP Generasi Negarawan Indonesia (GNI)
GNI NEWS — Mengawal Kepentingan Rakyat, Menjaga Marwah Bangsa.