MEDAN — Kamis, 12 November 2026
Ketika kekuasaan pusat berubah, daerah pun mulai membaca arah angin politik
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi peristiwa politik yang membuka babak baru perjalanan kekuasaan nasional. Keputusan tersebut bukan sekadar pergantian figur di lingkaran pemerintahan, melainkan momentum yang mengundang pertanyaan besar tentang masa depan konfigurasi politik Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan bahwa dirinya menerima surat pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026. Peristiwa ini sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai kelanjutan jabatan Wakil Presiden yang sebelumnya menghadapi polemik persyaratan pencalonan.
Dalam politik, perubahan di pusat kekuasaan hampir selalu menjadi perhatian daerah. Para elite politik tentu akan membaca perkembangan tersebut, menghitung kembali posisi, hubungan politik, serta arah dukungan yang selama ini dibangun.
Namun, satu hal harus dipahami: perubahan posisi seseorang di pusat pemerintahan tidak otomatis menjatuhkan kekuasaan politik seseorang di daerah. Setiap jabatan memiliki dasar konstitusional dan mekanisme hukum tersendiri.
Sumatera Utara: apakah angin politik mulai berubah?
Sumatera Utara kini menjadi salah satu daerah yang menarik perhatian publik. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berada dalam sorotan pemberitaan, terutama karena perkembangan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalan yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Nama Bobby sebelumnya ramai diperbincangkan setelah mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting, ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Persoalan yang kemudian menjadi perhatian adalah dugaan mekanisme pergeseran anggaran sekitar Rp165 miliar untuk dua proyek pembangunan jalan di Kabupaten Padang Lawas Utara.
Pertanyaan publik bukan semata-mata siapa yang memiliki kedekatan politik dengan siapa, melainkan bagaimana proses penganggaran berlangsung, siapa yang mengambil keputusan, bagaimana proyek ditetapkan, dan apakah seluruh prosedur telah sesuai ketentuan hukum.
Publik tentu berhak meminta penjelasan.
Apalagi, perkembangan perkara ini semakin menarik setelah KPK melakukan penggeledahan di enam lokasi pada 9–10 November 2026. Penggeledahan tersebut mencakup kantor satuan kerja jalan nasional, rumah kontraktor, rumah mantan pejabat PUPR Sumut, serta rumah mantan pejabat BBPJN Sumut.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa penyidikan masih berjalan dan belum berhenti pada penetapan tersangka sebelumnya.
KPK harus menjawab pertanyaan publik
Dalam negara hukum, tidak boleh ada perlakuan istimewa berdasarkan hubungan keluarga, jabatan, kekuatan politik, maupun kedekatan dengan penguasa.
Jika ditemukan bukti yang mengarah kepada siapa pun, KPK wajib menindaklanjuti sesuai prosedur hukum. Sebaliknya, seseorang juga tidak boleh dinyatakan bersalah hanya karena namanya disebut dalam pemberitaan atau keterangan pihak lain.
Di sinilah independensi KPK diuji di mata masyarakat.
Jangan sampai muncul persepsi bahwa hukum hanya tajam kepada pejabat bawahan, tetapi tumpul ketika menyentuh lingkaran kekuasaan yang lebih tinggi.
Penegakan hukum harus berdasarkan alat bukti, bukan pesanan politik. KPK juga perlu memberikan penjelasan yang proporsional mengenai perkembangan penyidikan agar ruang publik tidak dipenuhi spekulasi.
Politik masa lalu, loyalitas dan konsekuensinya
Sejarah perjalanan politik Bobby Nasution bersama PDI Perjuangan juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembacaan dinamika politik nasional.
Pada Pilkada Medan 2020, PDI Perjuangan akhirnya memberikan dukungan kepada pasangan Bobby Nasution dan Aulia Rachman. Padahal, dinamika pencalonan saat itu melibatkan kader petahana, Akhyar Nasution.
Kemudian, pada 2024, hubungan politik Bobby dengan PDIP mengalami perubahan besar. DPP PDIP mengumumkan pemecatan Bobby dari keanggotaan partai pada 16 Desember 2024, di tengah perbedaan dukungan politik dalam Pilpres 2024.
Peristiwa tersebut menjadi pelajaran bahwa hubungan politik tidak selalu berjalan searah. Dukungan partai, kepentingan kekuasaan, dan loyalitas politik dapat berubah mengikuti dinamika zaman.
Dalam demokrasi, setiap orang memiliki hak menentukan sikap politiknya. Namun, publik juga memiliki hak untuk menilai konsistensi, keterbukaan, dan pertanggungjawaban para pemegang jabatan publik.
Politik tabur tuai: jabatan bukan jaminan kekebalan
Ada satu prinsip yang seharusnya menjadi pegangan setiap pejabat negara: kekuasaan adalah amanah, bukan hak istimewa.
Ketika seseorang memperoleh jabatan melalui proses demokrasi, ia memperoleh tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kepentingan masyarakat.
Karena itu, istilah politik tabur tuai menjadi relevan sebagai refleksi.
Keputusan politik memiliki konsekuensi. Kebijakan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan anggaran negara harus transparan. Dan setiap dugaan penyimpangan wajib diperiksa melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Tidak ada jabatan yang seharusnya membuat seseorang merasa berada di atas hukum.
Nasib politik Sumut jangan ditentukan oleh pertarungan elite
Masyarakat Sumatera Utara tidak boleh hanya menjadi penonton ketika para elite membaca ulang peta kekuasaan.
Rakyat membutuhkan kepastian pembangunan, pelayanan publik yang baik, lapangan pekerjaan, infrastruktur berkualitas, serta pengelolaan APBD yang terbuka dan bertanggung jawab.
Persoalan proyek jalan Sumatera Utara harus menjadi momentum pembenahan tata kelola pemerintahan, bukan sekadar bahan pertarungan politik.
Apabila ditemukan pelanggaran, siapa pun yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum. Apabila tidak ditemukan bukti yang cukup terhadap seseorang, haknya juga wajib dilindungi.
Itulah makna negara hukum yang sesungguhnya.
PENUTUP: SEJARAH TIDAK PERNAH BERHENTI MENCATAT
Pengunduran diri Gibran menjadi babak baru politik nasional. Dampaknya terhadap hubungan kekuasaan di daerah masih harus dilihat melalui perkembangan politik dan konstitusional berikutnya.
Sementara di Sumatera Utara, perhatian publik terhadap Bobby Nasution dan perkembangan penyidikan KPK akan terus menjadi bagian dari pengawasan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.
Apakah perubahan politik nasional akan memengaruhi konfigurasi kekuasaan di Sumatera Utara? Apakah pengembangan perkara proyek jalan akan membawa fakta-fakta baru? Dan bagaimana pemerintah daerah menjawab tuntutan transparansi masyarakat?
Semua itu harus dijawab melalui fakta, proses hukum, dan pertanggungjawaban publik, bukan sekadar dugaan.
Sebab dalam politik, kekuasaan bisa berubah, dukungan bisa berpindah, dan jabatan bisa berakhir. Tetapi pertanggungjawaban kepada rakyat dan hukum tidak boleh dihindari.
Politik tabur tuai bukan sekadar slogan. Ia adalah pengingat bahwa setiap kekuasaan memiliki konsekuensi dan setiap amanah harus dipertanggungjawabkan.
REDAKSI — EDITORIAL POLITIK